JOKOWI MERESPON USULAN ISRAN NOOR TERKAIT TENAGA HONORER
 |
| Jokowi-Isran by Niaga.Asia |
Respon tersebut disampaikan langsung Jokowi dalam perhelatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang digelar di Balikpapan pada 23-25 Februari 2023 yang lalu. Rapat kerja para gubernur se-Indonesia itu dihadiri Presiden RI Joko Widodo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan juga Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Abdullah Azwar Anas.
Isran Noor sendiri adalah sosok yang cukup fenomenal dengan beberapa pernyataan-pernyataannya, termasuk pernyataannya terkait tenaga honorer, "...Kalau pusat tetap menghapus, menghentikan, memecat honorer, Kaltim TIDAK akan pernah menghapus...". Isran Noor sendiri dahulunya ternyata sempat menjadi tenaga penyuluh pertanian (honorer) dan kini menjabat sebagai Ketua Umum Perhimpunan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani).
Sebenarnya siapakah Isran Noor ini?
Isran Noor adalah Gubernur Kaltim yang dipercayakan sebagai Ketua Umum APPSI (Ketuanya para Gubernur di Indonesia), dan ternyata sebelumnya pernah menjabat Ketua APKASI (Ketuanya para Bupati/Walikota di Indonesia) saat Jokowi masih menjadi Walikota Solo, dan Jokowi kini juga mempercayakan Isran Noor sebagai Dewan Penasehat Tim Transisi IKN Nusantara.
Isran Noor menjelaskan Rakernas APPSI 2023 merupakan momen penting untuk lebih mempererat jalinan kerja sama dan kemitraan yang saling menguntungkan dari pemerintah provinsi se-Indonesia serta menjadi media untuk dapat terus membangun hubungan harmonis antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat demi mendukung sukses penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah.
Topik tentang pendayagunaan tenaga honorer dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi bahasan yang menarik dalam Rakernas APPSI. Isran menyatakan jumlah tenaga honorer di semua sektor pemerintahan hampir mencapai 3 Juta orang. Jika mereka memiliki atau menanggung 3 orang (1 istri 2 anak) maka akan ada 12 juta orang yang hidupnya tergantung dengan kebijakan pendayagunaan honorer tersebut. Dan hal ini mestinya sejalan dengan visi misi Presiden Joko Widodo di periode ke-2 terkait pengembangan dan peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM).
Saat ini Kemenpan-RB bersama-sama dengan APPSI sedang mencoba merumuskan kebijakan penyelesaian dan pendayagunaan honorer yang jumlahnya cukup besar tersebut, semoga hasilnya kedepan cukup bisa membuat para honorer ini rersenyum bahagia.
Salam Perjuangan !
