FGD AKSELERASI PENDIDIKAN BERSAMA LEMHANNAS RI
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Terpumpun dengan topik diskusi dan kajian terkait "Akselerasi Pendidikan Menuju Indonesia Maju 2045" yang berlangsung di Kota Balikpapan, pada Rabu (27/7/2022) bertempat di Hotel Novotel Balikpapan.
Kegiatan tersebut dibuka Deputi Bidang Pengkajian Strategik Lemhannas RI Prof DR Ir Reni Mayerni MP dengan fasilitator Tenaga Profesional Bidang Sosial Budaya Lemhannas RI, Tantri Relatami, S.Sos, M.Ikom. Turut hadir Wakil Gubernur Kaltim, Hadi Mulyadi yang memberikan sambutan pada pembukaan FGD mewakili Gubernur Kalimantan Timur.
Dua orang narasumber dihadirkan dalam diskusi kali ini masing-masing yakni Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Anwar Sanusi, M.Pd dan Guru Besar FKIP Universitas Mulawarman, Prof Dr. Dwi Nugroho Hidayanto, M.Pd. Sementara itu untuk Pembahas dihadirkan 4 orang Penaggap yakni Wakil Rektor Bidang Akademik UINSI Prof. Dr. Muhammad Nasir, M.Ag, Ketua Umum Harmoni Pendidik Pengajar (HIPPER) Indonesia, Bapak Fathur Rachim, S.Kom, M./Pd, Direktur Pengkajian Sosbud Lemhannas RI, Brigjen Pol. Drs. Gagah Suseno dan Tim Kajian Lemhannas RI, Kolonel Laut (K) Dr. Sutanto, SKM, M.AP, M.Sc.
Hasil diskusi dan kajian dari FGD ini akan disampaikan langsung terbatas hanya kepada Presiden Republik Indonesia selaku "user" dari Lemhannas sebagai bahan pengambilan kebijakan. Adapun pembahasan terkait dengan Eksisting sektor pendidikan, Prospek keberhasilan pendidikan, Kapasitas SDM (softskill) serta Strategi dan Rekomendasi Akselerasi.
Ada hal menarik yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan terkait "extra ordinary" kebijakan yakni porsi APBN yang harus dikurangi untuk Pusat cukup 30% dan untuk Daerah 70% (dibalik) agar pembangunan bisa merata keseluruh provinsi Indonesia termasuk untuk infrastruktur pendidikan, dan menurut beliau, hal tersebut merupakan ide besar dan out of the box dari Bapak Isran Noor, Gubernur Kalimantan Timur. Bapak Anwar Sanusi juga menyampaikan terkait ide Sekolah Berasrama untuk anak-anak pedalaman dan perbatas yang selama ini kesulitan akses terhadap pendidikan dengan menghimpun dan membangunkan boarding school bagi mereka didaerah kecamatan-kecamatan terddekat
Sementara itu Ketua Umum HIPPER Indonesia menyampaikan dalam tanggapannya, bahwa negara harus hadir untuk pendidikan anak bangsa, pemerintah (Kemdikbud) harus berani tampil didepan dengan menggarap apa yang sulit digarap oleh organisasi provesi yang ada. Contoh sederhana terkait Guru Penggerak yang merupakan guru-guru yang diseleksi dan merupakan guru-guru yang mungkin sebagian besar merupakan "alumni" dari program sejenis seperti guru inti atau guru pembelajar dll yang memang terbaik dan pilihan dan merupakan layer/lapisan atas dan selalu "disentuh" oleh diklat-diklat bahkan sekarang difasilitasi dengan adanya Balai Guru Penggerak (BBG) yang cendrung diskriminatif.
Guru-guru pada lapisan middle kebawah dengan pola tersebut seperti yang terjadi selama ini tidak akan pernah tersentuh, dan hal ini yang membuat kurva pendidikan kita disisi kompetensi guru tidak akan pernah normal. Memang menyentuh guru layer/lapisan middle kebawah memiliki potensi tingkat keberhasilan program yang rendah, sedangkan mendidik guru-guru yang memang sudah hebat di lapisan/layer atas tingkat keberhasilannya cendrung tinggi. Seharusnya Kemendikbud dengan dukungan anggaran dan jaringan kelembagaan yang kuat, jika ingin akselerasi terjadi maka "SENTUHLAH" guru-guru yang memang selama ini tidak tersentuh, sulit tersentuh dan enggan tersentuh. Biarkan organisasi profesi yang "menyentuh" guru-guru yang diperkotaan dan memiliki akses mencukupi seperti yang selama ini sudah dilakukan oleh orprof. Pemerintah (Kemdikbud) jangan mengambil peran yang paling mudah.
Fathur Rachim yang juga memiliki julukan aatau "Mandikbud" atau Pak Man, juga menyampaikan terkait mengatasi akses jaringan di pedalaman dan diperbatasan untuk Dinas-Dinas Pendidikan di seluruh tanah air atau melalui Pemda setempat untuk membangun Provider lokal khusus untuk lingkungan pendidikan dan gratis, atau alternatif lainnya adalah menbangun Wide Area Network (WAN KOTA) untuk akses pendidikan dan pembelajaran.
Diolah oleh Tim Publikasi HIPPER Indonesia.
